Di era digital saat ini, perlindungan informasi sensitif telah menjadi perhatian penting bagi organisasi di seluruh industri. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi aset digital organisasi adalah melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dan melindungi aset informasi organisasi. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, dan kontrol yang membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko pada data organisasi; termasuk penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi. Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) wajib diterapkan oleh semua sektor termasuk pemerintahan.
Maksud Penerapan SMKI ISO 27001 di Pemerintahan
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 menjelaskan bahwa SMKI ISO 27001 di pemerintahan merupakan suatu sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, tanggung jawab, proses, dan juga sumber daya; yang mengacu pada pendekatan risiko untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, serta meningkatkan keamanan informasi di pemerintahan terutama di DPR RI. Maksud penerapan ISO 27001 di pemerintahan ini meliputi :
- ISO 27001 sebagai acuan untuk terwujudnya standarisasi kerangka kerja pelaksanaan pengelolaan SMKI di lingkungan pemerintah.
- ISO 27001 bertindak sebagai pedoman pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi dalam menyusun dan menetapkan prosedur operasional sehingga terjadi keselarasan antara tataran strategis, taktis, serta operasional dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi.
Baca juga: Pahami 5 Ketentuan Pokok Manajemen Keamanan Informasi
Tujuan Penerapan SMKI
Penerapan sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001, terutama di dalam sektor pemerintahan mempunyai tujuan penting, seperti :
- Memberikan kerangka kerja dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi dengan mengamankan sumber daya informasi serta melindungi informasi tidak sah, memelihara kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.
- Mengoptimalkan pengelolaan risiko pengguna IT, mencegah, mengurangi dampak SMKI, memelihara, dan meningkatkan reputasi pemerintahan.
- Menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan informasi pemerintahan.
Hubungi Kami
Segera diskusikan kebutuhan Konsultansi dan Pendampingan Sertifikasi Sistem Manajemen Perusahaan Anda bersama SMI Konsultan.